Ulasan singkat: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Untuk pelaku usaha skala menengah dan besar wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan. Kewajiban menyampaikan LKPM juga diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman …
Ulasan singkat: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Untuk pelaku usaha skala menengah dan besar wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan. Kewajiban menyampaikan LKPM juga diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman …
Ulasan singkat: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Untuk pelaku usaha skala menengah dan besar wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan. Kewajiban menyampaikan LKPM juga diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman …
Ulasan singkat: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Untuk pelaku usaha skala menengah dan besar wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan. Kewajiban menyampaikan LKPM juga diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman …
Ulasan Singkat Masih banyak orang yang bingung antara IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, IMB resmi digantikan oleh PBG. Artinya, siapa pun yang ingin membangun, mengubah, atau merenovasi bangunan tidak lagi mengajukan IMB, melainkan mengurus PBG melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission – …
Ulasan Singkat Dalam kegiatan ekspor dan impor, penentuan HS Code (Harmonized System Code) sangat penting untuk mengidentifikasi jenis barang secara resmi. HS Code membantu proses kepabeanan, perhitungan bea masuk, dan izin impor-ekspor berjalan lancar. Kesalahan menentukan kode dapat menyebabkan sanksi administratif dan tertundanya pengiriman barang. Pengertian HS Code (Harmonized System Code) adalah sistem klasifikasi barang internasional …
Cara Menentukan HS Code Barang Impor dan Ekspor Selengkapnya »
Ulasan Singkat Bagi Anda pelaku usaha di bidang industri manufaktur, memahami dan memiliki akun SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah hal yang sangat penting. Melalui SIINAS, pemerintah dapat memetakan kondisi industri nasional secara akurat, sementara pelaku industri memperoleh kemudahan dalam proses perizinan berusaha, verifikasi IUI (Izin Usaha Industri), dan fasilitas kepabeanan. Pengertian SIINAS SIINAS (Sistem Informasi …
Cara Mengurus SIINAS untuk Perusahaan Manufaktur di Indonesia Selengkapnya »
Ulasan Singkat Impor ban merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional yang cukup ketat dalam pengawasannya. Hal ini dikarenakan ban termasuk dalam kategori barang yang diatur tata niaganya (barang lartas), sehingga tidak bisa sembarangan diimpor tanpa memenuhi syarat dan izin tertentu. Pengertian Izin Impor Ban Izin Impor Ban adalah persetujuan resmi dari pemerintah yang diberikan kepada …
Cara Mengurus Izin Impor Ban Secara Legal dan Cepat Selengkapnya »
Ulasan Singkat Setiap bangunan yang telah selesai dibangun tidak serta-merta bisa langsung digunakan untuk beroperasi. Diperlukan bukti resmi bahwa bangunan tersebut aman, layak digunakan, dan sesuai dengan fungsinya, baik itu gedung perkantoran, pabrik, ruko, maupun hunian vertikal. Bukti kelayakan tersebut disebut dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pengertian SLF Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan …
Cara Mengurus SLF Bangunan Anda dengan Mudah dan Cepat Selengkapnya »
Ulasan Singkat Anda sedang merencanakan impor bahan baku tekstil atau produk tekstil (TPT) ke Indonesia? Maka Anda wajib memahami skema persetujuan impor atau yang biasa disebut PI TPT (Persetujuan Impor Tekstil & Produk Tekstil). Tanpa dokumen ini, barang impor Anda bisa tertahan di bea cukai atau tidak mendapat izin masuk — yang artinya bisnis Anda …
Cara Mengurus Persetujuan Impor (PI) TPT: Panduan Lengkap untuk Importir Tekstil Selengkapnya »
TAUTAN TERKAIT
Ruko Magnetica Square, Jl. Majapahit
Blok A No. 26 Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
KSB Grande 3 Kec. Cibarusah, Bekasi,
Jawa Barat
TBN solution | Konsultan Bisnis & Penyedia Layanan Perizinan Terpercaya, Berkualitas dan No. 1 di Indonesia.
