Ulasan Singkat
East Jakarta Industrial Park (EJIP) merupakan salah satu kawasan industri terpadu terbesar di Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Cikarang Selatan. Kawasan ini telah menjadi pusat kegiatan berbagai perusahaan nasional maupun multinasional yang bergerak di bidang otomotif, elektronik, manufaktur, logistik, makanan dan minuman, hingga industri pendukung lainnya. Dengan infrastruktur yang lengkap serta akses strategis menuju Jalan Tol Jakarta–Cikampek, EJIP menjadi salah satu kawasan favorit bagi investor untuk mengembangkan bisnisnya.
Namun, sebelum memulai pembangunan pabrik, gudang, kantor, fasilitas produksi, maupun bangunan usaha lainnya di kawasan EJIP Cikarang, terdapat satu dokumen penting yang perlu dipastikan terlebih dahulu, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Sebagian pelaku usaha masih menganggap bahwa berada di kawasan industri berarti seluruh proses perizinan akan berjalan otomatis. Padahal, PKKPR tetap menjadi salah satu persyaratan penting untuk memastikan bahwa rencana kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan regulasi yang berlaku.
Lalu, bagaimana cara mengurus PKKPR di EJIP Cikarang? Apa saja persyaratannya? Dan bagaimana ketentuan terbaru berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025? Simak penjelasan lengkap berikut ini.
Pengertian PKKPR
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah persetujuan yang diberikan pemerintah sebagai bukti bahwa lokasi yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
PKKPR merupakan bagian dari sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA) melalui OSS (Online Single Submission). Dokumen ini menjadi dasar sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Lingkungan, serta berbagai perizinan usaha lainnya.
Bagi perusahaan yang akan berinvestasi di EJIP Cikarang, PKKPR menjadi salah satu tahapan penting agar kegiatan pembangunan dan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku
Dasar Hukum PKKPR Terbaru Tahun 2025
Pengurusan PKKPR mengacu pada beberapa regulasi berikut:
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
Bagi perusahaan yang akan berinvestasi di EJIP Cikarang, memahami regulasi terbaru ini menjadi langkah penting agar proses pengurusan PKKPR dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan risiko kendala administrasi
Persyaratan Mengurus PKKPR di EJIP Cikarang
Dokumen yang umumnya perlu dipersiapkan meliputi:
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Akta pendirian perusahaan beserta perubahan terakhir.
- NPWP Perusahaan.
- Data identitas perusahaan.
- Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.
- Titik koordinat atau polygon lokasi.
- Site plan atau master plan.
- Informasi jenis kegiatan usaha.
- Luas lahan.
- Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan OSS dan instansi terkait.
Cara Mengurus PKKPR di EJIP Cikarang
Berikut tahapan umum pengurusan PKKPR:
- Menentukan Lokasi Investasi
- Pemeriksaan Kesesuaian Tata Ruang
- Pengajuan Melalui OSS
- Verifikasi Dokumen
- Penerbitan PKKPR
Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, PKKPR diterbitkan sebagai dasar untuk melanjutkan pengurusan izin lainnya
Anda Butuh Bantuan Untuk Mengurus PKKPR?
Buat Anda yang membutuhkan Jasa Pengurusan PKKPR atau berencana mendirikan PT/CV/Firma serta pengurusan izin usaha dan kebutuhan lainnya. Anda dapat langsung mengunjungi kantor kami di Ruko Magnetica Square, Jl. Majapahit No. 26 Blok A, Kel Cibatu, Kec Cikarang Selatan, Kab Bekasi, Jawa Barat (Google Maps: https://g.co/kgs/uXn2GLh).
atau bisa hubungi kami sekarang juga melalui WA:
Mari wujudkan bisnis impianmu bersama TBN solution. Kami siap mendampingi setiap langkahmu menuju kesuksesan!
